Rabu, 17 September 2014

Kementerian Agama, Glenn Fredly: "... dibubarkan saja"

Pergantian kekuasaan di republik ini kini tinggal menghitung hari. Nama pasangan Jokowi-JK terus menghiasi berbagai pemberitaan. Ramainya pemberitaan media menjelang peralihan kekuasaan juga tak bisa lepas dari kasak-kusuk tentang komposisi kabinet Jokowi-JK. Isu yang kini santer beredar adalah tentang wacana diubahnya nama kementerian Agama RI menjadi kementerian Haji, Zakat dan Wakaf. Banyak sudah pihak yang terlibat wacana ini termasuk menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang mengaku belum mengetahui secara pasti isu penghapusan Kementerian Agama. Pengakuan ini disampaikan Lukman dalam pertemuan dengan pimpinan harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa siang (16/09/2014). "Menurut saya keberadaan Kementerian Agama masih sangat penting," ujarnya seperti dikutip Rakyat Merdeka Online.

Ketika semua pihak mempertanyakan kepastian penghapusan Kementerian Agama di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, tak ketnggalan penyanyi Glenn Fredly juga berseloroh bahwa Kementerian Agama dibubarkan saja.

“Namun dibubarkan saja,“ tulis pendukung setia Jokowi itu melalui akun Twitter ‏@GlennFredly. Kicauan itu menanggapi tulisan tempo yang bertajuk “Jokowi Tak Akan Hapus Kementerian Agama”.

Sebelumnya, da’i asal Papua, Ustadz Fadlan R Garamatan mengingatkan Jokowi untuk tidak menghilangkan Kementerian Agama dalam kabinetnya. “Jika benar kabinet Jokowi tidak punya Kementrian Agama, maka itu berarti mengkerdilkan umat Islam, kesempatan pemurtadan umat Islam,” tulis Ustadz Fadlan di akun Twitter ‏@fadlannuuwaar.

Menurut Ustadz Fadlan, jika Jokowi menghilangkan Kementerian Agama, Jokowi telah mengkerdilkan negeri dengan mayoritas umat Islam. “Negeri mayoritas umat Islam dikerdilkan tanpa Kementerian Agama oleh Jokowi,” tulis @fadlannuuwaar.

Dalam jumpa pers di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (15/09), Jokowi  menyatakan akan menghapus jabatan wakil-wakil menteri, kecuali wakil menteri luar negeri.

Jokowi menyebut, dari 34 menteri maka 19 kementerian tak diubah karena dipertahankan seperti sekarang. Akan ada enam kementrian yang dengan penamaan baru, enam kementerian digabung, dan ada tiga kementerian baru.