Rabu, 01 Mei 2013

Visi Futuristik Gorontalo Maju

Gorontalo butuh Pemimpin Visioner
       Bagaimana Gorontalo 20 tahun yang akan datang? Pertanyaan ini hendak menggugah kesadaran akan harapan dan optimisme tentang mimpi-mimpi masyarakat Gorontalo yang terpendam. Diksi ‘bagaimana’ dapat dimaknai bahwa kita tidak hanya sekedar ingin merangkai mimpi, tapi kita ingin sekaligus berproses menuju perubahan.  Perubahan yang akan menjadi refleksi akumulasi ide, tekad, karsa dan karya yang luhur segenap warga Gorontalo. 20 tahun mendatang akan menjadi break event point bagi sejarah baru peradaban Gorontalo. Frase tematik yang cukup lugas untuk mengekspresikan wacana ini adalah ‘Gorontalo Maju’. Tema ini memberikan sebuah kerangka berfikir yang futuristik tentang potret Gorontalo di masa yang akan datang. Klimaks pada momentum tersebut akan mendesakkan gerakan deklarasi sebagai bentuk penegasan tentang kebangkitan fase awal yang akan memperjelas arah kemajuan daerah ini. Gorontalo kini adalah sebuah daerah yang sedang melakukan optimalisasi pembangunan di segala sektor untuk menentukan  jati diri sebagai daerah yang kuat, maju dan mandiri. Deskripsi tentang data aktual dan kondisi faktual terkini tentang segala potensi yang dimiliki oleh Gorontalo dapat digunakan sebagai dasar penyusunan road-map untuk memberi arah yang jelas dalam merancang mega visi ‘Gorontalo Maju’. Visi inilah yang akan terus memelihara optimisme kolektif segenap warga Gorontalo dan akan terus mendorong segala potensi kekuatan fikir untuk melahirkan gagasan-gagasan cemerlang tentang blue print atau rancang bangun Gorontalo Maju seperti apa dan bagaimana.
      Sebagai rencana awal momentum, maka perlu ditetapkan fase berdasarkan skala prioritas. Pada fase awal, banyak pihak tentu akan bersepakat bahwa Gorontalo memiliki kebutuhan yang sangat mendesak bagi tersedianya fasilitas-fasilitas publik yang penting. Makanya, pada fase ini perlu dilakukan akselerasi dan update perencanaan kebutuhan infrastruktur vital. Pada fase lanjutannya barulah menentukan skala prioritas dalam bentuk core program di masing-masing bidang alias suprastrukturnya. Secara garis besar, tiga hal yang layak menjadi isu pokok bagi rencana strategi Gorontalo Maju 2020, yaitu peningkatan infrastruktur, penguatan suprastruktur ekonomi, dan reformulasi sistemik di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
      Infrastruktur yang representatif merupakan kebutuhan penting bagi sebuah daerah yang sedang giat membangun. Selain karena dampak ekonomis yang ditimbulkannya, infrastruktur dengan gaya yang khas juga dapat menjadi ‘kemasan’ atau landmark daerah yang memiliki daya tarik tersendiri. Kota-kota besar di negara-negara maju dan berkembang sangat mudah dikenali karena gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti California dengan Golden Gate-nya, Hong Kong dengan kota lautnya, dan Kuala Lumpur dengan Gedung Petronas-nya. Gorontalo dengan segala obsesinya untuk menciptakan nuansa madaniyyah di daerah ini boleh jadi dapat mewujudkan obsesi tersebut dengan mengadaptasi konsep bangunan yang berarsitektur Madinah. Gaya arsitektur dan kualitas bangunan-bangunan yang bergaya futuris yang ada di kawasan Botu juga idealnya dapat dijadikan referensi oleh pengusaha-pengusaha konstruksi lokal dalam merancang konstruksi sebuah bangunan, namun jangan sampai melupakan substansinya. Penataan infrastruktur tetap harus diorientasikan untuk memberikan efek domino bagi dinamika iklim investasi.
      Keluhan para pengusaha lokal maupun luar daerah terkait kondisi Gorontalo dengan segala keterbatasan infrastrukturnya mengisyaratkan adanya kebutuhan mendesak bagi tersedianya sarana dan prasarana yang lebih diarahkan pada pengembangan sektor yang berhubungan langsung dengan kawasan sentra industri dan fasilitas-fasilitas transportasi laut dan udara. Begitu pula dengan pusat-pusat pelayanan publik dan ketersediaan energi listrik yang masih membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Pengembangan infrastruktur yang tepat sasaran merupakan stimulus bagi aktivitas ekonomi di ruang-ruang publik serta akan memacu geliat industri padat karya. Hal ini tentu dapat menumbuhkan daya serap tenaga kerja di daerah. Tumbuhnya produktivitas sektor riil yang memanfaatkan ruang-ruang publik tersebut diharapkan akan menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Sebagai daerah yang sedang berupaya untuk membangun budaya kerja enterpreneurship, maka program peningkatan infrastruktur yang mendukung gerak ekonomi ini sangatlah strategis.
      Dalam rangka penataan infrastruktur, pemerintah juga perlu mengkoordinasikan secara terpadu dengan berbagai pihak tentang konsep penataan wilayah dengan dukungan infrastruktur yang berbasis kearifan lokal. Paradigma pembangunan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal dengan cara pandang yang lebih modernis diharapkan dapat memberikan kekhasan pada wajah peradaban Gorontalo yang berfilosofi tradisional-ideologis. Paradigma tentang pengembangan infrastruktur melalui penerapan teknologi konstruksi yang futuristik, modern dan filosofis dapat saja diterapkan melalui proyek modernisasi kawasan perdagangan, pengembangan kawasan pelabuhan laut dan udara, dan revitalisasi akses ke objek-objek publik.
      Pada fase lanjutannya, Gorontalo memerlukan kajian strategi untuk menentukan formulasi yang tepat di bidang ekonomi. Kesulitan para pengusaha kecil di Gorontalo untuk mengembangkan usahanya adalah salah satu persoalan ekonomi yang kerap membuat pertumbuhan ekonomi bergerak tidak sehat. Boleh jadi pertumbuhan ekonomi kita berada di atas rata-rata nasional per tahun, namun ketika distribusi pendapatan tidak tersebar secara seimbang, maka hanya akan membuat indikator makro ekonomi itu terkesan utopis. Penguasaan sumber-sumber keuangan oleh segelintir pengusaha kakap rentan menimbulkan resiko kerugian di sektor finansial. Ketika para pengendali modal besar terpuruk pada grafik ekonomi yang terdepresiasi maka akan sangat berdampak sistemik bagi suprastruktur ekonomi lainnya. Ini tidak boleh terjadi! Pengendali kebijakan hendaknya dapat menciptakan iklim berwirausaha yang adil dan berdaya saing, khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah. Fungsi intermediasi perbankan harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyalurkan pinjaman-pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Paket kebijakan ekonomi pemerintah yang diintegrasikan dengan profesionalisme sistem perbankan wajib melahirkan klausul yang tidak menyulitkan pengusaha untuk memanfaatkan dana yang disediakan oleh pemerintah. Di masa yang akan datang, pemerintah juga perlu merealisasikan suprastruktur ekonomi berupa badan usaha layanan perbankan milik daerah berbasis syari’ah dengan melakukan up-grading people serta penyediaan logistik berupa modal awal dan fasilitas pendukungnya. Layanan ini sangat mungkin dapat memberikan ‘kenyamanan’ dalam bisnis mua’amalah bagi segala kalangan, tidak saja nyaman secara syar’i, khususnya bagi kalangan ‘mayoritas’ di daerah ini, tapi juga aman dari dampak fluktuatif dinamika ekonomi global yang kapitalistik. Olehnya itu, lahirnya sebuah Bank Pembangunan Daerah berbasis ekonomi syari’ah kini bukan lagi sebuah keinginan, tapi menjadi sebuah kebutuhan ummat. Dengan modal tekad dan rasa percaya diri yang besar, kita optimis bahwa suprastruktur ekonomi futuristik berupa BPD Syari’ah Gorontalo insya Allah akan segera hadir di Jazirah ini sebelum tahun 2020 dan akan menjadi BPD Syari’ah pertama di Indonesia.
      Jika indikator makro ekonomi menjadi ukuran kesuksesan ekonomi suatu daerah, maka tingkat Human Development Indeks (HDI) yang menyangkut keunggulan SDM adalah indikator yang menjadi parameter inti untuk mengukur kualitas masyarakatnya. Mimpi dan tekad kita semua tentang Gorontalo di tahun 2020 atau 2030 adalah sukses membangun human resources yang kuat dan disegani, artinya tidak ada lagi persoalan krisis sumber daya manusia. Gorontalo harus memiliki banyak pakar dan teknokrat, akademisi handal, birokrat profesional, ekonom berbakat, dan politisi-politisi muda yang cerdas dan bermoral. Dalam rangka peningkatkan mutu sumber daya manusia di Gorontalo, maka reformulasi sistemik pada aspek perencanaan program dan regulasi, skema anggaran, maupun target capaian dalam birokrasi pendidikan kita harus mulai diagendakan. Suasana kebatinan yang sama juga harus dapat melahirkan semangat untuk menyerukan gerakan internasionalisasi sumber daya manusia dengan mendorong percepatan sekolah-sekolah berstandar internasional, menggagas isu madrasah internasional, dan program beasiswa kuliah di luar negeri bagi putera daerah berprestasi.
      Program unggulan pemerintah daerah di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah langkah kebijakan yang sangat tepat, apalagi ditunjang dengan dukungan politik yang kuat serta anggaran pendidikan yang cukup memadai, yakni dua puluh persen dari total anggaran daerah dan nasional. Pendidikan memang patut menjadi kebutuhan vital bagi daerah ini karena merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan. Sayangnya, bila program ini tidak terkawal dengan baik,  justeru hanya akan menambah panjang daftar persoalan baru bagi dunia pendidikan kita. Persoalan itu berupa potensi kebocoran anggaran yang masih menjadi ancaman, bantuan-bantuan studi dari anggaran daerah yang dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara materil, kemudian juga lemahnya identifikasi dan manajemen kebutuhan SDM di daerah menyebabkan postur anggaran pendidikan kita tidak memiliki skema yang terukur dan hanya terkesan seremonial, begitu pula dengan biaya kuliah para pejabat aktif yang dibebankan pada anggaran daerah. Persoalan-persoalan tersebut harus dikaji secara serius dengan mempertimbangkan asas-asas keadilan dan proporsionalitas.
      Secara kelembagaan, struktur ataupun sistem yang selama ini sangat birokratis, harus diubah dengan mindset pengelolaan birokrasi bergaya korporasi profesional yang ditunjang dengan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan.  Kemudian program kerja pendidikan yang dibuat harus berorientasi manfaat dan dampak. Jika orientasinya keuntungan proyek, maka program yang dijalankan hanya akan memanjakan pelaksana program yang tidak kompeten. Siapa yang bisa memberi ‘kick back money’ dan komisi paling besar pada ‘makelar proyeknya’, maka dialah pelaksana programnya. Akibatnya, dana yang besar menjadi tidak efektif dan efisien. Beragam persoalan inilah yang masih menjadi tantangan serius bagi pengembangan kualitas SDM kita. Olehnya itu, tuntutan untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan good educational governance tidak bisa ditawar-tawar lagi demi terwujudnya Gorontalo Maju tahun 2020 yang didukung oleh basis SDM yang unggul, bermoral dan profesional.
      Ketiga hal inilah yang kiranya dapat dijadikan fokus amal fikir dan kerja kita untuk kemajuan daerah. Ketiga fokus tersebut dalam catatan penulis diistilahkan dengan triple core issues, yakni infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Manakala ketiga hal ini dapat disinergikan dengan baik, maka akan saling menunjang satu sama lain. Pada prinsipnya menurut hemat penulis bahwa kerangka kerja sebagai wujud visi Gorontalo Maju dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, konseptualisasi terhadap potensi sumber daya berbasis kearifan lokal demi menunjang terwujudnya kemandirian lokal; kedua, akselerasi peningkatan infrastruktur bermutu dan berbasis teknologi futuristik yang mendukung geliat investasi di daerah; ketiga, pemetaan, promosi dan penggarapan peluang-peluang investasi khususnya pada sentra-sentra ekonomi potensial; keempat, penciptaan layanan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kenyamanan berwirausaha melalui fungsi intermediasi perbankan berbasis syari’ah milik daerah; kelima, pengembangan sumber daya manusia yang diorientasikan untuk kebutuhan lokal sebagai solusi atas kesenjangan SDM di daerah; ke enam, mengokohkan jaringan dan komunikasi antar lembaga dan tokoh-tokoh Gorontalo melalui forum-forum konsultatif; dan akhirnya yang tak kalah pentingnya adalah pemantapan kinerja hukum, legislasi dan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance dengan memberikan ruang bagi berjalannya proses akuntabilitas publik untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Semoga di saat itu
kelak tidak ada lagi pejabat Gorontalo yang terlibat korupsi. Say no to corruption, mari berjuang!